JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mendukung industri padat karya dianggap sebagai langkah yang baik untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Meskipun demikian, langkah itu diharapkan dapat dilakukan hati-hati mengingat industri ini berisiko.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, saat ini banyak investor yang tidak tertarik untuk masuk ke industri padat modal, seperti pertanian atau manufaktur. Hal ini disebabkan oleh belum kokohnya undang-undang tenaga kerja, masalah infrastruktur, dan birc krasi yang cukup rumit. "Akhirnya, mereka lebih suka masuk ke bidang ekstraktif atau perbankan yang tidak perlu mempekerjakan orang yang banyak," ujarnya, Selasa (18/12).
Investor juga tidak tertarik untuk masuk ke industri ini karena risiko investasinya yang besar. Sektor ini. cukup rawan terguncang oleh hal-hal yang mengancam pertumbuhan ekonomi. Krisis global bisa menekan harga komoditas primer. Sehingga, memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari sektor padat karya.
Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk mendukung industri padat karya dengan memberikan sejumlah insentif patut direalisasikan. Namun, Latif mengingatkan agar pemerintah bisa memastikan bahwa insentif tersebut dapat dengan mudah diakses oleh investor.
Pelaksana tugas (Pit) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan bruto dari industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Jadi, seperti garmen, tekstil, maupun alas kaki. Namun, kita lihat pada jenis industrinya. Kebutuhannya seperti apa."
Tak hanya itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, pemerintah juga memberikan dispensasi kepada sejumlah perusahaan padat karya untuk membayarkan upah di bawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP). "Jika tidak begitu, akan ada kemungkinan terjadinya penghentian produksi," ujarnya.
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5270/Industri-Padat-Karya-Butuh-Dukungan
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, saat ini banyak investor yang tidak tertarik untuk masuk ke industri padat modal, seperti pertanian atau manufaktur. Hal ini disebabkan oleh belum kokohnya undang-undang tenaga kerja, masalah infrastruktur, dan birc krasi yang cukup rumit. "Akhirnya, mereka lebih suka masuk ke bidang ekstraktif atau perbankan yang tidak perlu mempekerjakan orang yang banyak," ujarnya, Selasa (18/12).
Investor juga tidak tertarik untuk masuk ke industri ini karena risiko investasinya yang besar. Sektor ini. cukup rawan terguncang oleh hal-hal yang mengancam pertumbuhan ekonomi. Krisis global bisa menekan harga komoditas primer. Sehingga, memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari sektor padat karya.
Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk mendukung industri padat karya dengan memberikan sejumlah insentif patut direalisasikan. Namun, Latif mengingatkan agar pemerintah bisa memastikan bahwa insentif tersebut dapat dengan mudah diakses oleh investor.
Pelaksana tugas (Pit) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan bruto dari industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Jadi, seperti garmen, tekstil, maupun alas kaki. Namun, kita lihat pada jenis industrinya. Kebutuhannya seperti apa."
Tak hanya itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, pemerintah juga memberikan dispensasi kepada sejumlah perusahaan padat karya untuk membayarkan upah di bawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP). "Jika tidak begitu, akan ada kemungkinan terjadinya penghentian produksi," ujarnya.
http://www.kemenperin.go.id/artikel/5270/Industri-Padat-Karya-Butuh-Dukungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar